Baca Juga :
- Bantu Korban Banjir di OKU, Baznas RI Terjunkan BTB
- 5M Santunan Kemarian Untuk 469 Ribu Jiwa Warga Muara Enim
“Beberapa wilayah yang dikategorisasi sebagai wilayah potensi konflik itu penting bagi Komnas HAM. Konflik sosialnya berbeda terutama Papua memiliki catatan khusus terkait dengan hak asasi di sana,” kata Anis.
Kemudian, ia menjelaskan Komnas HAM mengidentifikasi terdapat setidaknya 18 kelompok rentan yang rawan mendapatkan diskriminasi kebebasan berekspresi dan berpendapat selama pilkada.
“18 kelompok Rentan termasuk lansia anak, pekerja yang bekerja di berbagai sektoral seperti di tambang, industri pekerja, rumah tangga, pekerja migran dan yang lain-lain, sehingga penting menjadi titik pijak bagi Komnas HAM untuk memastikan bagaimana potensi diskriminasi pada kelompok rentan ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anis mengatakan hak warga negara bukan hanya berpartisipasi dalam memilih, tetapi ruang untuk berpartisipasi dalam mendorong jalannya demokrasi.
“Artinya selama proses pilkada berlangsung, harus ada ruang partisipasi masyarakat sipil seperti tadi yang disampaikan oleh Kontras untuk mendorong demokrasi berjalan, apalagi ada di sekitar 500 lebih daerah,” tutur Anis.
Menurutnya, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.
“Netralitas aparat ini penting, isunya sudah dijelaskan banyak sekali oleh Kemendagri soal potensi pejabat gubernur dan lain-lain akan menjadi isu yang akan dilihat Komnas HAM,” ujarnya.
Terakhir, Komnas HAM tidak hanya berfokus pada pilkada, tetapi juga penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah rawan. (*/Net)
Comment