Jogja, lensaperistiwa.id – Money politics yang terjadi di Kabupaten Sleman adalah fenomena yang sering menjadi perhatian dalam konteks pemilu atau pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Praktik ini merujuk pada pemberian uang, barang, atau jasa kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka.
Di Kabupaten Sleman, menjelang Pilkada Serentak 2024, banyak bermunculan spanduk penolakan terhadap praktik politik uang (money politics).
Spanduk ini ditemukan di berbagai lokasi, sebagai bagian dari kampanye warga untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil.
Gerakan ini juga didukung oleh berbagai komunitas, termasuk mahasiswa yang melakukan aksi mendesak Bawaslu agar tegas menindak praktik tersebut.
Salah satu inisiatif penting adalah pembentukan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Sleman untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya money politics.
Selain itu, kampanye tolak politik uang ini sering kali dipadukan dengan ajakan kepada masyarakat untuk lebih aktif mengawasi jalannya Pilkada.
Langkah ini juga melibatkan sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk memperkuat kesadaran demokrasi di kalangan muda.
Terkait adanya praktik Money Politics yang dilakukan oleh salah satu Paslon dan terbukti, Anggota DPRD Provinsi DIY dari PPP Muhammad Yazid memberikan apresiasi.