“Kami sangat berterima kasih atas diskusi yang sangat konstruktif. Semoga hasil dari konsultasi ini dapat memberikan solusi jangka panjang untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Strategi Sementara: Perkada untuk Menambah Pendapatan
Di sisi lain, Inspektur Muba, Mirwan Susanto, menambahkan bahwa persoalan ini menjadi prioritas utama Pemkab Muba. Untuk sementara, Pemkab bersama DPRD Muba telah menyepakati kebijakan untuk menambah pendapatan melalui APBD 2025. Salah satu langkah yang akan diambil adalah dengan mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Langkah ini sangat penting, namun kami perlu memastikan bahwa kebijakan ini sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk itu, konsultasi dengan Kemendagri sangat kami butuhkan,” ujar Mirwan.
Kemendagri Beri Dukungan dan Saran
Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Wilayah I, Fernando H. Siagian, menyambut baik upaya Pemkab Muba dalam menyelesaikan masalah keuangan daerah. Ia menyarankan agar Pemkab Muba menggunakan mekanisme Perkada untuk memasukkan kewajiban yang belum terselesaikan pada tahun 2024 ke dalam APBD 2025.
“Kami memahami tantangan yang dihadapi Pemkab Muba dalam mengelola keuangan daerah. Dengan menggunakan Perkada, diharapkan kewajiban yang tertunda bisa dipenuhi sesuai dengan rencana anggaran tahun depan,” ungkap Fernando.
Konsultasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Pemkab Muba berharap bisa menyelesaikan kewajiban tersebut secepatnya untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
Comment